Friday, 20 January 2017 02:15

Informasi yang Dikecualikan

Unduh SK Daftar Informasi yang Dikecualikan


 

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TAHUN 2022

 

NO

INFORMASI

DASAR HUKUM

 
 

1

Data Pribadi Pegawai, Mahasiswa, Alumni dan Mitra Kerja Sama

1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai

 

2

Data Gaji dan Tunjangan Pegawai

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Piutang Pegawai

 

3

Hasil Penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ISBI Bandung

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

4

Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ISBI Bandung

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

5

Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan dimana proses penentuannya tidak melalui Pemilihan

1. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

6

Perencanaan Rotasi Pegawai

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

7

Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

8

Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 322 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

9

Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja

1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

10

Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf

1. Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

 

11

Skema Remunerasi

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

12

Nilai Tes Ujian Masuk Calon Mahasiswa

1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

13

Ujian Masuk Calon Mahasiswa

Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

 

14

 a

Soal Ujian Masuk

 

15

 b

Jawaban Kunci Ujian Masuk

 

16

Dokumen Riwayat Studi Mahasiswa

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik

 

17

Data Ijazah

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

18

Data Evaluasi Diri Program Studi

1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

19

Proposal Penelitian

1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

 

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

20

Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian

1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

21

Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited)

1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  Negara

 

2. Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keungan Negara

 

3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

 

22

Data Temuan /Hasil Audit Mutu Internal

1. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

23

Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

24

Kertas Kerja Audit

1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

25

Kertas Kerja Monitoring

1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

26

Dokumen kepemilikan tanah

1. Pasal 17 G UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

(Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)

 

2. Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

 

(Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)

 

3. UU No. 5 Th. 1960 tentang Agraria

 

27

Dokumen Perjanjian Kerja Sama

1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 
 

28

Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan

1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah

 

29

Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa

1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah

 

30

Dokumen Penawaran pada proses Pengadaan Barang/Jasa

1. Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah

 

31

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa

1. Pasal 17 huruf h angka 3Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah

 

32

Konfigurasi data center, database, dan aplikasi serta user dan password

1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

 

33

Realisasi Belanja Berdasarkan data SAS

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

 

3. Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

 

34

Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; Buku Pembantu Kas Tunas; Buku Pembantu Bank; Buku Pembantu Pajak.

1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

2. Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

 

3. Undang-Undang No 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN

 

35

Penyajian informasi koleksi karya local content dan non book (e-book) melalui jejaring informasi

Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang perlindungan hak cipta dan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif.

 

36

Data Pelanggaran

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

37

Hasil Rapat Pimpinan

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

38

Data-data kejadian yang menyebut nama Lembaga

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

 

39

Video Karya Tugas Akhir Mahasiswa

1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

 

2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

 

3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 

 

 

Published in Blog